Kiprah Daendels : Pionir Infrastruktur dan Dinamika Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Nusantara.
Penulis: Justino Djogo M.A, MBA. Direktur Eksekutif, Co-Founder Forum Dialog Nusantara, Kajian Politik dan Luar Negeri Balitbang DPP PG
Sebulan sebelum VOC bubar, Jenderal Napoleon naik menjadi Konsul Pertama Perancis. Setelah menobatkan dirinya sendiri menjadi Kaisar Napoleon di Buenoparte alias Napoleon I pada 1804, ia membubarkan Republik Batavia lalu menggantinya menjadi Kerajaan Belanda. Sebagai raja pertama, Napoleon mengangkat adiknya, Louise Napoleon, sebagai Raja Belanda di bawah Kekaisaran Perancis.
Perancis merupakan musuh sejati Inggris. Secara tak terduga, Tanjung Harapan yang merupakan pelabuhan strategis Perancis di Afrika, jatuh ke tangan Inggris pada 1806. Artinya, Pulau Jawa kesayangan Belanda, berada dalam posisi terancam. Raja Louise kemudian mengirim jenderal kepercayaan Kaisar Napoleon —yaitu H.W Daendels— ke Jawa.
Tiba di Pulau Jawa, Daendels disambut oleh kenyataan miris: kas keuangan dan administrasi Belanda kosong melompong, sebagai warisan manajemen VOC yang korup. Ditambah lagi dengan kenyataan: kekuatan pasukan Belanda di Jawa tidak lebih dari 2.000 orang, dengan kemampuan di bawah standar, dan disiplin yang rendah. Padahal kekuatan laut Inggris sangat mumpuni, sehingga dapat mendarat di pelabuhan manapun sepanjang pantai utara Jawa. Bagaimana cara mengawasi musuh secara “manual”, apalagi melawan Inggris, dengan kondisi payahnya pertahanan militer Belanda di Jawa?
Sebagai gubernur-jenderal baru di Jawa, Daendels —satu-satunya marshal non-Prancis di kekaisaran Napoleon— melakukan langkah-langkah taktis nan “gercep”: Pertama, cari duit untuk mengisi pundi-pundi kas. Kedua, memberantas korupsi sebagai biang kebocoran anggaran. Ketiga memperkuat militernya di Jawa.
Cara Daendels mengisi kas Belanda, dimulai dengan mengambil aset VOC di Jawa, termasuk tanah, gudang, kapal, dan kantor dagang, untuk dijadikan modal bagi pelaksanaan program-programnya. Daendels juga memaksimalkan aturan pajak. Mulai dari Pajak Tanah (Landrente), pajak barang ekspor impor dan semua kapal dagang yang masuk ke Jawa harus membayar bea tinggi. Sulit bagi rakyat pribumi ketika Daendels mengeksploitasi sumber daya lokal (di Jawa dan Nusantara), antara lain dengan menerapkan kewajiban setor hasil bumi (Preanger Stelsel)---, serta melakukan monopoli ekonomi terutama untuk komoditas gula, kopi, garam, dan kayu jati.
Dalam penanganan korupsi, setiba di Jawa mak Daendels langsung mengganti hampir seluruh pejabat tinggi yang dianggap korup. Beberapa pejabat yang terbukti korup, dihukum mati secara langsung.
Daendels juga menghapus hak-hak istimewa pejabat VOC, karena hal ini juga pintu masuk korupsi. Daendels menghapus monopoli dagang pribadi pejabat Belanda, dan menghapus penguasaan tanah luas untuk kepentingan pribadi pejabat. Tak tanggung-tanggung, Darndels yang mantan lawyer, juga membatalkan kontrak dagang yang merugikan negara, terutama yang dibuat oleh pejabat korup demi keuntungan pribadi. Bisa terbayang, panjangnya antrian pejabat korup yang dendam pada Daendels?
Memperkuat militer Belanda di Jawa, Daendels menciptakan “grand design”: pembangunan rantai unit pertahanan militer berupa jalan raya, untuk mensuplai personil dan logistik militer. Program strategis nasional Daendels itu, diawali dengan pembangunan kantor pos dan telegraf di sepanjang rute jalan yang ia bangun. Jalan itu adalah Groote Postweg (Jalan Raya Pos) sepanjang sekitar 1.000 km, dari Anyer (Jawa Barat) ke Panarukan (Jawa Timur). Kita terus menggunakan jalan yang kini kita kenal sebagai “Jalur Pantura” Anyer Panarukan, alias Jalan Raya Daendels. Pembangunan jalan tersebut seiring dengan pembentukan pasukan infanteri bermobilitas tinggi.
Pembangunan jalan tersebut tidaklah gratis, karena Daendels sudah menyiapkan upah untuk semua pekerja yang terlibat. Hasilnya, sepanjang jarak 1000 km itu, Daendels membangun 12 pesanggrahan, 126 stasiun untuk kereta, 51 stasiun untuk penggantian kuda-kuda pos. Jangan-jangan Daendels bisa disebut “Bapak Infrastruktur” juga?
Ketika Kepentingan Nasional Indonesia Mendapat Halangan
Sekali lagi, saya tak bermaksud membandingkan sosok Presiden Prabowo dengan Daendels. Saya justru ingin menyoroti pihak-pihak yang merugikan kepentingan nasional Indonesia. Daendels menjadi contoh dalam tulisan ini, karena ia melakukan banyak program di Jawa dalam waktu pemerintahannya yang singkat, hanya tiga tahun (1809-1811), demi kepentingan nasional negaranya.
Jika dulu Daendels mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, demi kepentingan negaranya (Belanda di bawah Perancis). Sebaliknya dengan Presiden Prabowo yang bertekad mengamankan sumber daya alam Indonesia dari eksploitasi asing. Contohnya dengan kebijakan pembatasan ekspor nikel atas nama hilirisasi industri nikel, juga kebijakan moratorium izin tambang nikel baru.
Uni Eropa selaku konsumen utama bijih nikel Indonesai, sudah sejak 2021 menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), karena larangan tersebut dianggap merugikan industri mereka. AS pun cemas terhadap rantai pasokan nikel dunia, sebaliknya China menganggap kebijakan nikel Indonesia sebagai peluang investasi. Sebaliknya, Filipina ingin mengikuti langkah Indonesia.
Dalam bidang ekonomi, diawali dengan kebijakan hilirisasi kelapa sawit, yang oleh Presiden Prabowo diaku sebagai aset strategis nasional, selain hilirisasi ke sektor maritim dan agro. Selanjutnya, gebrakan ekonomi Presiden Prabowo yang juga mendapat reaksi beragam, adalah peluncuran Danantara.
Pun dengan penanganan korupsi sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo beberapa bulan lalu, mendapat reaksi keras dari berbagai pihak. Termasuk timbulnya potensi perlawanan dari mereka yang terlibat dalam praktik korupsi, antara lain melalui pembentukan opini negatif terhadap pemerintah. Para koruptor dan kroninya itu menghembuskan opini sesat yang memanipulasi fakta, disebar melalui media massa maupun media sosial. Mirip yang dialami Daendels, yang membuatnya dibenci dalam penulisan sejarah Barat.
Dalam memperkuat militer, Daendels membangun infrastruktur, mereformasi pasukan, memperbaiki persenjataan, dan menerapkan sistem administrasi yang lebih ketat. Sedangkan Presiden Prabowo, sejak mulai menjalankan roda pemerintahan melalui “retreat” anggota kabinetnya di Akademi Militer Magelang, langsung diteriaki “militerisasi” oleh kaum pembenci. Terlebih dengan disahkannya revisi UU TNI, yang disikapi salah kaprah oleh banyak pihak. Padahal, negara yang pertahanannya kuat bersama rakyat, maka negaranya selamat. (*)
