Penyertaan Modal ke Bank NTT, Fraksi PSI DPRD Ende : Harus Transparan dan Akuntabel
 |
| Anselmus Kaise, Sekretaris Fraksi PSI DPRD kabupaten Ende (Foto : NP/EB) |
Ende - Nusapagi.com || Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kabupaten Ende desak Pemerintah Kabupaten Ende untuk segera evaluasi penyertaan modal ke Bank NTT. Desakan DPRD Ende tersebut, mencerminkan kekhawatiran terhadap efektivitas dan transparansi penggunaan dana publik.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PSI DPRD Ende, Anselmus Kaise kepada media ini di Ende, Senin (25/11/2024).
Ansel mengatakan penyertaan modal dari pemerintah daerah ke bank milik daerah seperti Bank NTT umumnya bertujuan untuk memperkuat permodalan dan mendukung pelayanan keuangan, termasuk memberikan kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, langkah ini harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan evaluasi berkala.
"DPRD Ende ingin memastikan bahwa dana yang disertakan ke Bank NTT itu harus benar-benar dikelola secara profesional dan memberikan dampak nyata pada pembangunan ekonomi daerah ini," pintanya.
Ansel menambahkan transparansi dan Akuntabilitas menjadi penting agar dapat memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan prinsip good and clean governance agar tidak menimbulkan kerugian atau penyalahgunaan.
"Apabila kinerja Bank NTT tidak sesuai harapan, penyertaan modal bisa menjadi beban daripada kontribusi positif bagi pemerintah daerah," tutur Ansel.
Penyertaan Modal Ke Bank NTT, harus ada manfaat bagi masyarakat. Evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyertaan modal tersebut benar-benar memberikan manfaat langsung, seperti kemudahan akses kredit bagi masyarakat dan UMKM.
"Langkah yang Dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan audit independen, menyeluruh terhadap penggunaan modal yang telah disertakan, termasuk efektivitasnya dalam mendukung tujuan daerah," tegas Ansel.
Dampak Positif Evaluasi Penyertaan Modal ke Bank NTT yaitu mengurangi risiko kerugian daerah akibat investasi yang kurang optimal.
Selain itu agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dan memastikan sinergisitas antara Bank NTT dan pemerintah daerah dalam mendorong perekonomian lokal.
"Sebagai bagian dari proses pengawasan, Fraksi PSI mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut penggunaan anggaran publik harus selalu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat," imbuh Ansel.***(NP/Efrid Bata)
