 |
| Ketua DPW Petani Nasdem DKI Jakarta, Baruri Pasolima (Foto: Nusapagi/Istimewa) |
Kebijakan impor beras dan perkembangan isu pangan terkini perlu di perhatikan secara serius termasuk kesejahteraan para petani lokal melalui reformasi kebijakan.
Terkait impor beras, pertimbangan stabilisasi harga yang diberlakukan pemerintah dinilai kurang tepat karena berujung pada kebijakan protektif perdagangan internasional yang justru malah berpengaruh pada produsen lokal secara nasional.
Kebijakan impor beras tersebut sepenuhnya belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat termasuk para produsen lokal dan kelompok - kelompok lainnya.
Hal tersebut di ungkapkan Ketua DPW Petani Nasdem DKI Jakarta, Baruri Pasolima ketika dimintai keterangan diruang kerjanya (Kamis, 29/12/2022).
Baruri menambahkan kedaulatan pangan merupakan identitas sekaligus cita-cita suatu bangsa. Dirinya mengatakan bahwa negara boleh mengintervensi asing dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi rakyatnya. Namun kedaulatan pangan suatu negara hendaknya memperhatikan produksi lokal yang berkualitas, bergizi, baik dan sesuai dengan budaya produksi yang di bangun dengan sistem pertanian ramah lingkungan.
"Pemerintah juga perlu memperhatikan peningkatan produksi pangan lokal yang mestinya harus dibarengi dengan kebijakan finansial", ungkap Baruri dalam keterangan tertulisnya yang di terima Nusapagi.com (Kamis, 29/29/2022).
Ketua DPW Petani NasDem DKI Jakarta itu menyambut baik program strategis Kementerian Pertanian RI yang telah berupaya menjaga kedaulatan pangan berkelanjutan di Indonesia.
Salah satu program strategis Kementan RI yakni penyediaan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan layanan bunga 6 persen menurut Baruri adalah pilihan yang baik untuk saat ini. Dirinya berharap KUR tersebut bisa menopang potensi pertanian daerah dan dapat meningkatkan kinerja pertanian dari hulu hingga hilir.
Dikatakan Baruri, Kementan RI telah menyediakan anggaran untuk program ini sebesar Rp 50 trilliun dari total plafon anggaran sebesar 190 trilliun.
Program strategis Kementan RI tersebut menurut Baruri adalah salah satu upaya mendukung kedaulatan pangan Indonesia yang diharapkan bisa meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Hal itu berkaitan dengan kemauan dan kemampuan masyarakat memproduksi dalam jumlah dan mutu yang sesuai.
Baruri menambahkan, kriteria kedaulatan pangan mengacu pada beberapa hal yakni politik pangan yang tidak semata-mata berorientasi pada harga yang murah tetapi harga yang sesuai dengan mekanisme pasar. Berikutnya pengelolaan usaha pertanian harus berorientasi keunggulan daya saing serta pemenuhan pangan yang berorientasi pada keterjangkauan (daya beli) dan mutu (daya saing).
Langkah strategis Kementan ini dinilai memiliki visi masa depan dengan memperkuat fungsi penyuluhan menggunakan kecanggihan Artificial Intelligence. Dengan kendali Agricultural War Room (AWR), pemerintah akhirnya lebih mudah dalam memantau lalu lintas data pertanian domestik.
Alumni Akademi Bela Negara (ABN) II Partai Nasdem itu dalam keterangan tertulis yang di terima Nusapagi.com (Kamis, 29/12/2022) mengatakan sektor pertanian harusnya dijadikan sebagai fondasi dalam membangun kesadaran terhadap sumber pangan.
"Ketidakpedulian suatu negara di bidang pertanian menimbulkan ketergantungan dan keruntuhan atas kedaulatan negara”, ungkap Baruri.
Untuk diketahui, Kementan RI telah berupaya memotong rantai distribusi beras dengan mendekatkan produksi beras petani langsung kepada konsumen. Kabar baiknya, penyaluran beras di wilayah Jabodetabek dengan harga yang terjangkau masih terus dilakukan.*** (NP/Ali).
Posting Komentar